Garut,TRIBUNPRIBUM.com – Pernyataan penting disampaikan Bupati Garut, Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU, mengenai kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Garut Jawa Barat. Dalam sebuah agenda resmi, Bupati Syakur mengungkapkan bahwa di Garut terdapat kurang lebih 6.000 janda, angka yang mencerminkan persoalan sosial yang tidak dapat dipandang sebelah mata.
Konon katanya, data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa banyak perempuan di Garut yang menjalani peran sebagai orang tua tunggal, dengan berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang mengikutinya.
Pernyataan Bupati ini langsung memantik respons dari berbagai pihak, salah satunya datang dari aktivis pemerhati kebijakan publik, Undang Herman, yang menilai bahwa persoalan ini membutuhkan solusi yang komprehensif dan partisipatif.
Menurutnya, fakta adanya ribuan janda bukan hanya mencerminkan kondisi demografis, tetapi juga gambaran ketimpangan ekonomi, lemahnya perlindungan sosial, serta masih minimnya program pemberdayaan yang benar-benar menyentuh kelompok rentan tersebut.
Undang Herman menjelaskan bahwa janda di Garut bukan sekadar statistik. Mereka adalah individu yang menanggung beban keluarga, sering kali tanpa dukungan ekonomi memadai, akses pekerjaan yang layak, serta jaringan sosial yang kuat. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah.
“Fakta ini tidak bisa hanya disebutkan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang jelas. Solusinya bagaimana Pak Bupati?” ujar Undang Herman saat di wawancarai awak media melalui sambungan Whatsapp miliknya. Minggu, (09/11/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mempercepat langkah dalam menyiapkan program konkret, mulai dari penguatan akses ekonomi hingga perlindungan sosial. Menurutnya, kondisi janda di Garut tidak dapat dibiarkan menjadi isu musiman yang hanya muncul saat ada kunjungan kerja atau momentum tertentu.
Undang juga menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menciptakan solusi. Ia menilai bahwa anak muda Garut saat ini memiliki kapasitas, kreativitas, serta akses teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan program pemberdayaan jangka panjang.
Dirinya mengusulkan agar pemerintah membangun ruang kolaborasi terbuka yang memungkinkan pemuda, akademisi, komunitas UMKM, dan organisasi perempuan merumuskan gagasan bersama.
“Jangan hanya mengandalkan pemerintah. Anak muda harus turun tangan. Ide-ide segar mereka bisa jadi jalan keluar untuk memberdayakan para janda ini, baik melalui pelatihan usaha, program inovasi ekonomi digital, maupun kegiatan sosial lainnya,” kata Undang.
Menurutnya, pemerintah dapat memperluas pelatihan keterampilan, membuka akses permodalan UMKM, serta menciptakan lapangan kerja baru yang bisa diakses oleh ibu tunggal. Selain itu, perlu adanya pendataan yang lebih detail dan akurat, sehingga setiap program dapat disalurkan tepat sasaran tanpa tumpang tindih.
Sementara itu, berbagai pemerhati sosial di Garut turut menilai bahwa angka 6.000 janda bukan hanya indikasi masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut isu kesehatan, akses pendidikan anak, hingga ketahanan keluarga.
Di sisi lain,mereka mendorong agar Pemerintah Kabupaten Garut melakukan kajian mendalam mengenai penyebab meningkatnya angka janda, termasuk faktor kematian suami, perceraian, hingga migrasi kerja.
Di sisi lain, masyarakat menunggu respons dan langkah konkret dari Bupati Syakur Amin terkait pertanyaan yang disampaikan Undang Herman. Hingga berita ini diterbitkan, detail program lanjutan dari pemerintah daerah belum dirilis ke publik.
Isu ini diprediksi akan menjadi perhatian sosial yang cukup besar di Garut dalam beberapa waktu ke depan.
Selain berkaitan dengan kesejahteraan perempuan, kondisi ini juga berpengaruh pada keberlanjutan ekonomi, pendidikan anak, dan stabilitas sosial secara menyeluruh di Kabupaten Garut.
Masyarakat kini menantikan jawaban dan strategi nyata dari pemerintah, sekaligus berharap partisipasi aktif generasi muda sebagai motor perubahan dalam menjawab tantangan yang dihadapi ribuan janda di Garut. (*)
