Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional terus direspons positif oleh pemerintah desa. Salah satunya datang dari Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang melalui BUMDes Cupumamik berkomitmen mengembangkan usaha produktif di sektor pertanian.
BUMDes yang diketuai oleh Koharto ini kini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi desa, terutama di bidang usaha pertanian. Sejumlah kegiatan yang dijalankan meliputi pengelolaan padi/gabah, jagung, serta penyediaan pupuk dan benih unggul bagi para petani lokal.
Di sisi lain,langkah ini tidak hanya untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, namun juga menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan di wilayah Gandamekar.
Dukungan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
Pemerintah Desa Gandamekar pada tahun anggaran 2025 menerima Dana Desa (DD) sebesar Rp 1.104.073.000. Berdasarkan regulasi yang berlaku, sebesar 20 persen dari total dana atau Rp 220.814.600 dialokasikan khusus untuk mendukung program ketahanan pangan.
Koharto menjelaskan bahwa seluruh mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana telah dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Sementara adanya dana tersebut disalurkan langsung dari rekening desa ke rekening BUMDes Cupumanik dengan sistem dua tahap, sebagaimana diatur dalam regulasi penyaluran Dana Desa.
Adapun rinciannya, tahap pertama disalurkan pada 4 Juni 2025 sebesar Rp 132.488.760 atau 60 persen dari total anggaran. Sementara tahap kedua disalurkan pada 29 Agustus 2025 sebesar Rp 88.325.840 atau 40 persen dari total dana ketahanan pangan.
“Kami mengelola dana ini dengan penuh tanggung jawab dan semangat gotong royong. Setiap rupiah diarahkan untuk kegiatan produktif di sektor pertanian, agar hasilnya bisa langsung dirasakan oleh warga,” ujar Koharto ketika ditemui di kantor BUMDes Cupumanik Gandamekar. Kamis, (30/10/2025).
Dorongan untuk Petani Lokal
Melalui pengelolaan dana ketahanan pangan ini, BUMDes Cupumanik tidak hanya fokus pada produksi hasil pertanian, tetapi juga melakukan pendampingan terhadap para petani. Mulai dari penyediaan benih unggul, akses pupuk yang lebih mudah, hingga pembinaan mengenai teknik budidaya modern agar hasil panen meningkat.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong desa untuk lebih mandiri dalam sektor pangan. Koharto menambahkan bahwa program ini diharapkan mampu menggerakkan kembali semangat bertani di kalangan masyarakat muda, yang selama ini mulai beralih dari sektor pertanian.
“Pertanian adalah nadi kehidupan desa. Kalau kita ingin mandiri dan sejahtera, maka sektor ini harus menjadi fokus utama pembangunan,” tegasnya.
Pengawasan dan Akuntabilitas
Agar pengelolaan dana desa tetap berjalan sesuai aturan, pemerintah desa bersama BPD dan unsur masyarakat turut melakukan pengawasan rutin terhadap setiap kegiatan yang dilakukan BUMDes Cupumanik. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan seluruh kegiatan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Kepala Desa Gandamekar juga menegaskan bahwa pihaknya selalu mendukung program BUMDes selama pengelolaan dilakukan secara terbuka dan sesuai prinsip akuntabilitas publik.
“Kami ingin BUMDes menjadi contoh pengelolaan ekonomi desa yang jujur, transparan, dan bermanfaat bagi warga. Semua laporan keuangan dan kegiatan bisa diakses, karena kepercayaan masyarakat adalah modal utama pembangunan,” katanya.
Harapan untuk Masa Depan
Dengan penyaluran dana yang terukur dan kegiatan yang tepat sasaran, BUMDes Cupumanik kini menjadi salah satu contoh pengelolaan dana ketahanan pangan yang efektif di Kecamatan Kadungora. Diharapkan, keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Garut dalam memanfaatkan Dana Desa secara maksimal.
Program pertanian yang dijalankan BUMDes Cupumanik tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal.
Melalui sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat, Desa Gandamekar perlahan membuktikan bahwa desa kuat berawal dari ketahanan pangan yang mandiri dan berkeadilan. (*)
