Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Aksi damai yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Kabupaten Garut, Jawa Barat bukan sekadar rutinitas penyampaian aspirasi.
Di balik jalannya aksi yang tertib, aman, dan kondusif, tersimpan kegelisahan mendalam dari para kepala desa dan perangkat desa yang merasa suaranya kian menjauh dari pusat pengambilan kebijakan daerah.
Ratusan kepala desa dan perangkat desa dari berbagai kecamatan turun langsung menyuarakan aspirasi. Mereka datang tidak dengan amarah, melainkan dengan tuntutan keadilan dan kejelasan. Spanduk, poster, serta orasi-orasi yang disampaikan secara bergantian menjadi penanda bahwa desa sedang berbicara lantang, menuntut didengar.
Dalam orasinya, perwakilan kepala desa menegaskan bahwa desa bukan hanya objek administrasi, apalagi sekadar pelaksana program dari atas. Desa adalah fondasi pemerintahan, tempat negara hadir paling awal dan paling dekat dengan masyarakat. Namun ironisnya, peran strategis tersebut kerap tidak sejalan dengan perhatian kebijakan dari pemerintah daerah.
“Aksi ini damai, tertib, dan bermartabat. Tapi izinkan kami bertanya secara jujur dan terbuka: apa kabar Bupati Garut Abdusyakur Syakur Amin? Apakah beliau masih ingat bahwa desa adalah ujung tombak pemerintahan?” ujar salah satu perwakilan kepala desa, disambut tepuk tangan peserta aksi. Senin, (15/12/2025).
Pernyataan tersebut bukan sekadar sindiran, melainkan potret kegelisahan kolektif. Para kepala desa menilai komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Garut dan pemerintah desa berjalan satu arah. Banyak persoalan di desa yang berulang kali disampaikan, namun belum berujung pada solusi nyata.
APDESI dan PPDI menegaskan bahwa aksi damai ini bukan bentuk pembangkangan, apalagi upaya melemahkan pemerintah daerah. Justru sebaliknya, aksi ini disebut sebagai alarm dini agar pemerintah kabupaten tidak kehilangan sentuhan terhadap realitas desa.
Ketika desa terabaikan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari pelayanan publik, stabilitas sosial, hingga keberhasilan pembangunan.
Pengawalan ketat dari aparat keamanan membuat aksi berlangsung kondusif tanpa gesekan. Hal ini sekaligus membantah stigma bahwa aksi kepala desa identik dengan tekanan atau kekisruhan. Aksi ini menjadi bukti bahwa aspirasi dapat disampaikan secara dewasa dan konstitusional.
Namun di balik ketertiban itu, pertanyaan besar mengemuka: sejauh mana pemerintah daerah, khususnya Bupati Garut, bersedia membuka telinga dan ruang dialog?
Para peserta aksi menilai, tanpa komunikasi langsung dan kebijakan yang berpihak, desa hanya akan terus menjadi penonton dalam pembangunan daerahnya sendiri.
“Kami tidak meminta yang berlebihan.
Kami hanya ingin dilibatkan, didengar, dan dihargai. Jika desa kuat, Garut akan kuat. Tapi kalau desa terus diabaikan, jangan salahkan jika kepercayaan mulai terkikis,” tegas perwakilan PPDI dalam pernyataan sikapnya.
Aksi damai tersebut diakhiri dengan komitmen APDESI dan PPDI untuk terus mengawal aspirasi desa melalui jalur hukum dan konstitusional. Mereka menegaskan tidak akan berhenti bersuara hingga ada respons nyata, bukan sekadar janji normatif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Garut Abdusyakur Syakur Amin terkait tuntutan dan pertanyaan yang disampaikan para kepala desa dan perangkat desa.
Sementara itu, suara desa telah terlanjur menggema. Kini bola ada di tangan pemerintah daerah: mendengar dan bertindak, atau membiarkan jarak antara desa dan kekuasaan semakin melebar. (*)
