Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Wakil Bupati Garut, L. Putri Karlina, menegaskan bahwa setiap bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat harus dimaknai sebagai jembatan menuju kemandirian, bukan sebagai sumber ketergantungan yang berkepanjangan.
Pernyataan tersebut disampaikan drg. Hj. L. Putri Karlina, M.B.A., dalam berbagai kesempatan saat berinteraksi dengan masyarakat penerima manfaat program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa esensi bantuan sosial maupun bantuan produktif bukanlah untuk menciptakan pola hidup bergantung, melainkan sebagai stimulan agar masyarakat mampu bangkit dan berkembang secara mandiri.
“Saya berharap kepada masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah, setidaknya bantuan itu harus menjadi jembatan kemandirian, bukan sumber ketergantungan,” tegasnya saat di wawancarai Media Tribunpribumi.com melalui sambungan Whatsapp miliknya. Selasa, (17/02/2026).
Bantuan Sebagai Stimulus, Bukan Tujuan Akhir
Menurut Wakil Bupati, bantuan pemerintah hadir sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan dan pelaku usaha kecil. Namun demikian, bantuan tersebut bukanlah solusi permanen.
Sementara beliau juga menjelaskan bahwa banyak program yang dirancang bukan hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, seperti bantuan permodalan usaha, pelatihan keterampilan, hingga program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
“Kalau bantuan itu dikelola dengan baik, dijadikan modal usaha, dikembangkan menjadi kegiatan produktif, maka dampaknya akan jauh lebih besar dan berkelanjutan. Di situlah makna kemandirian itu tumbuh,” ujarnya.
Ia menilai bahwa perubahan pola pikir menjadi faktor penting. Bantuan harus dipandang sebagai titik awal untuk memperkuat kapasitas diri dan keluarga, bukan sebagai sandaran jangka panjang.
Dorong Penguatan UMKM dan SDM
Wabup Garut yang akrab disapa Teh Putri ini juga menekankan pentingnya penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Garut, lanjutnya, terus berupaya mendorong program pemberdayaan yang menyentuh langsung masyarakat.
Berbagai program pelatihan, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses permodalan terus digencarkan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang secara berkelanjutan. Ia berharap penerima bantuan mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan kualitas usaha maupun keterampilan pribadi.
“Kemandirian itu tidak lahir secara instan. Perlu proses, kerja keras, dan komitmen. Pemerintah hadir untuk mendorong dan memfasilitasi, tetapi yang menentukan keberhasilan tetap masyarakat itu sendiri,” katanya.
Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan program bantuan sangat bergantung pada partisipasi aktif penerima manfaat.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan transparan. Sementara itu, masyarakat memiliki peran untuk memanfaatkan bantuan secara optimal dan bertanggung jawab.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya mandiri dan produktif demi mewujudkan Garut yang lebih maju dan berdaya saing.
Wujudkan Garut Berdaya
Dalam visi pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Garut menempatkan kemandirian ekonomi masyarakat sebagai salah satu prioritas utama. Wakil Bupati optimistis, dengan komitmen bersama, masyarakat Garut mampu bertransformasi menjadi komunitas yang kuat dan tidak bergantung pada bantuan jangka panjang.
“Bantuan itu adalah pintu pembuka. Setelah pintu terbuka, kita harus melangkah sendiri, berusaha, dan terus berkembang. Itulah semangat yang ingin kita bangun di Garut,” pungkasnya.
Dengan pesan tersebut, Wakil Bupati berharap seluruh masyarakat penerima manfaat program pemerintah dapat menjadikan bantuan sebagai modal awal untuk tumbuh, berinovasi, dan mandiri, sehingga cita-cita mewujudkan Garut yang berdaya benar-benar dapat terwujud secara nyata. (*)
