Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada reintegrasi sosial terus diperkuat oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut. Salah satu langkah konkret yang ditempuh yakni melalui audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Garut,Jawa Barat guna mematangkan rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang peningkatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Audiensi tersebut dilaksanakan pada Jumat, 6 Februari 2026, bertempat di Sekretariat Center Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Garut. Pertemuan ini menjadi forum koordinasi awal yang strategis dalam menyusun pola kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan antara Lapas Garut dan Pemkab Garut.
Dalam kegiatan tersebut, Lapas Garut melibatkan perwakilan dari seluruh unsur seksi, yakni Seksi Tata Usaha, Seksi Pembinaan, Seksi Kegiatan Kerja, serta Seksi Keamanan dan Ketertiban. Hadir secara langsung Kasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Lapas Garut Afan Sulistiono, Kasi Kegiatan Kerja (Giatja) Lapas Garut Asep Supriatna, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Garut yang diwakili oleh Kepala Bagian Kerja Sama Widi dan Kasubag Kerja Sama Meisya.
Keterlibatan lintas seksi ini mencerminkan keseriusan Lapas Garut dalam menyiapkan kerja sama yang tidak bersifat parsial, melainkan menyentuh seluruh aspek pembinaan Warga Binaan secara terintegrasi. Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis, terbuka, dan konstruktif, dengan fokus pada penyelarasan program dan kewenangan masing-masing pihak.
Sejumlah poin strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan, pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja, pemberdayaan ekonomi produktif, pembinaan sosial dan keagamaan, layanan kesehatan, hingga penguatan program reintegrasi sosial bagi Warga Binaan menjelang kembali ke tengah masyarakat.
Rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dijadwalkan akan dilaksanakan pada 27 April 2026 di Lapas Kelas IIA Garut, bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan. Momen tersebut direncanakan akan dihadiri langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan sistem pemasyarakatan yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan komitmen dan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kewenangan serta potensi daerah yang dimiliki. Dukungan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Lapas Garut dalam membekali Warga Binaan dengan keterampilan, mental, dan kesiapan sosial yang memadai sebelum kembali ke lingkungan masyarakat.
Kepala Lapas Kelas IIA Garut, Rusdedy, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan elemen kunci dalam keberhasilan program pembinaan.
“Sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan di Lapas. Melalui kerja sama ini, kami berharap Warga Binaan dapat memiliki bekal yang cukup, baik keterampilan maupun mental, untuk membangun masa depan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidananya,” ujar Rusdedy.
Selama kegiatan audiensi berlangsung, situasi berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif. Sebagai tindak lanjut, kedua belah pihak sepakat untuk segera menyusun dan memfinalisasi draft MoU, mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung, serta mengintensifkan koordinasi lintas sektor agar implementasi kerja sama dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Dengan terbangunnya sinergi yang kuat antara Lapas Kelas IIA Garut dan Pemerintah Kabupaten Garut, diharapkan program peningkatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan Warga Binaan dapat terlaksana secara lebih efektif, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi keberhasilan proses reintegrasi sosial di Kabupaten Garut. (*)
