Bandung,TRIBUNPRIBUMI.com – Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang sehat, transparan, dan akuntabel melalui kegiatan Penerangan Hukum yang digelar di Kantor Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat Kamis, (22/01/2026).
Sementara,kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Sekretaris Camat Gedebage, para lurah se-Kecamatan Gedebage, dan unsur aparatur kecamatan. Kehadiran para pemangku kebijakan di tingkat kecamatan ini menunjukkan keseriusan dalam memperkuat pemahaman hukum sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dalam pemaparannya, Kejati Jabar mengangkat tema Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, yang dinilai sangat relevan dengan tugas dan fungsi aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Materi tersebut disampaikan sebagai upaya preventif untuk membangun kesadaran hukum sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan, pelayanan publik, dan administrasi kelembagaan.
Nur Sricahyawijaya menegaskan bahwa penerangan hukum merupakan bagian dari strategi Kejati Jabar untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sejak dini. Menurutnya, pemahaman hukum yang baik akan menjadi benteng utama bagi aparatur pemerintahan agar tidak terjebak dalam praktik-praktik yang berpotensi melanggar hukum.
“Penerangan hukum ini kami laksanakan sebagai langkah preventif agar aparatur pemerintahan memahami aturan yang berlaku dan mampu menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsipnya adalah Kenali Hukum, Jauhi Hukuman,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, Kejati Jabar tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga menempatkan upaya pencegahan sebagai prioritas utama. Melalui kegiatan penerangan hukum, Kejati Jabar berupaya hadir di tengah masyarakat dan aparatur pemerintah sebagai mitra strategis dalam membangun budaya sadar hukum.
Antusiasme peserta terlihat jelas sepanjang kegiatan berlangsung. Para aparatur kecamatan dan kelurahan aktif mengajukan berbagai pertanyaan seputar persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan, administrasi keuangan, serta potensi risiko hukum dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Diskusi interaktif ini mencerminkan tingginya kebutuhan akan pemahaman hukum yang praktis dan aplikatif di tingkat pemerintahan bawah.
Diharapkan, melalui kegiatan ini para peserta tidak hanya memahami aspek-aspek hukum dalam pengelolaan pemerintahan yang sehat, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam praktik kerja sehari-hari. Selain itu, para peserta diharapkan dapat menyebarluaskan pengetahuan hukum yang diperoleh kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing sebagai bentuk edukasi berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, para peserta menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan penerangan hukum tersebut. Mereka menilai kegiatan ini sangat bermanfaat dan relevan dengan tantangan yang dihadapi aparatur pemerintahan saat ini.
Di sisi lain,harapan pun disampaikan agar Kejati Jabar dapat lebih sering melaksanakan kegiatan serupa di berbagai wilayah, sehingga pemahaman hukum aparatur pemerintahan semakin meningkat dan potensi permasalahan hukum dapat diminimalisasi.
Melalui kegiatan penerangan hukum ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menegaskan perannya tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. (*)
