Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Polemik yang mencoba meragukan keabsahan hasil Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Kabupaten Garut, Jawa Barat, akhirnya dijawab secara terbuka dan tegas oleh Panitia Pelaksana Muscablub.
Ketua Panitia Muscablub,Solihin dirinya menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan musyawarah telah dilaksanakan secara sah, sesuai aturan organisasi, serta didukung fakta lapangan yang tidak terbantahkan. Ia menyebut, dari total 25 Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) se-Kabupaten Garut, sebanyak 23 DPK hadir langsung dalam forum Muscablub, dan 20 DPK di antaranya secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap hasil musyawarah dan kepengurusan Ketua DPC APTI Garut terpilih.
“Ini bukan klaim sepihak, bukan rekayasa, apalagi hoaks. Dukungan itu disampaikan langsung di forum resmi, terbuka, dan disaksikan banyak pihak. Kami tegaskan, Muscablub ini sah,” ujar Solihin saat diwawancarai awak media di Kantor DPC APTI Kabupaten Garut, Kampung Cimuncang RT/RW 03/07, Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Senin (19/01/2026).
Panitia menilai, upaya menggiring opini publik yang menyebut Muscablub cacat prosedur merupakan narasi menyesatkan dan tidak berdasar pada fakta. Seluruh tahapan kegiatan, mulai dari kehadiran peserta, mekanisme musyawarah, hingga pengambilan keputusan, ditegaskan telah berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) APTI.
Dokumen dan Rekaman Video Jadi Bukti Autentik
Lebih lanjut, panitia memastikan bahwa seluruh proses Muscablub didukung bukti autentik berupa dokumen lengkap dan rekaman video. Bahkan, rekaman tersebut mencakup pernyataan tokoh-tokoh penting yang hadir dalam forum, termasuk pernyataan dari Ketua DPD APTI yang turut menyaksikan langsung jalannya musyawarah.
“Semua kami simpan. Rekaman video ada, daftar hadir ada, pernyataan dukungan ada. Kalau masih ada yang meragukan, itu bukan karena kurang bukti, tapi karena tidak mau menerima fakta,” tegasnya.
Panitia juga meluruskan anggapan bahwa dukungan DPK harus selalu berbentuk dokumen tertulis tertentu agar dianggap sah. Menurutnya, dalam mekanisme organisasi, pernyataan resmi dalam forum musyawarah yang disaksikan peserta dan pemangku kepentingan memiliki kekuatan legitimasi yang diakui.
Suara Mayoritas, Bukan Rekayasa
Menanggapi isu yang menyebut dukungan DPK direkayasa atau dipaksakan, panitia menegaskan bahwa dukungan muncul secara alami sebagai cerminan kehendak mayoritas DPK yang hadir dan menginginkan organisasi kembali solid.
“Kalau 20 DPK dari 23 yang hadir menyatakan dukungan, lalu apa lagi yang dipersoalkan? Ini suara mayoritas. Jangan logika dibalik-balik hanya karena kepentingan segelintir pihak,” ujar panitia.
Ia menambahkan, Muscablub justru digelar sebagai jalan keluar untuk mengakhiri kebuntuan organisasi dan mengembalikan marwah APTI sebagai wadah perjuangan petani tembakau, bukan sebagai arena konflik berkepanjangan.
Delegitimasi Dinilai Merugikan Organisasi
Panitia menyayangkan beredarnya narasi liar di luar forum resmi yang berpotensi merusak soliditas organisasi dan membingungkan anggota di tingkat bawah. Jika dibiarkan, menurutnya, APTI Garut justru akan tersandera konflik internal yang tidak produktif.
“Kalau setiap keputusan musyawarah yang sah terus digugat tanpa dasar, organisasi mau dibawa ke mana? Ini preseden buruk bagi masa depan APTI,” tegasnya.
Panitia memastikan kesiapan untuk membuka seluruh data dan dokumen secara resmi apabila diminta oleh pihak internal APTI maupun struktur organisasi di tingkat yang lebih tinggi.
Penegasan: Fakta Tak Bisa Dibantah Opini
Menutup keterangannya, Ketua Panitia Muscablub kembali menegaskan bahwa Muscablub DPC APTI Kabupaten Garut benar-benar terjadi, sah secara organisasi, dan diakui oleh mayoritas peserta.
“Silakan dicek, silakan diverifikasi. Fakta tidak bisa dihapus hanya dengan opini. Muscablub ini sah, dukungan nyata, dan bukti kami lengkap,” pungkasnya.
Dengan penegasan tersebut, Panitia berharap seluruh pihak menghentikan polemik yang tidak berdasar dan mulai menghormati hasil musyawarah sebagai keputusan tertinggi dalam organisasi. (*)
