Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Menghadapi karakteristik geografis Kabupaten Garut yang dikenal rawan terhadap berbagai potensi bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir, hingga cuaca ekstrem, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut terus berupaya memperkuat sistem kesiapsiagaan internal. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni melalui Pelatihan Tanggap Darurat Bencana Termin Pertama bagi seluruh pegawai, yang dilaksanakan pada Kamis (15/01/2026), bertempat di Aula Lapas Kelas IIA Garut.
Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana yang terencana dan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya petugas lapas, dalam merespons kondisi darurat secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Selain itu, pelatihan ini juga ditujukan untuk memastikan keselamatan dan perlindungan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam di lingkungan lapas.
Pelatihan menghadirkan narasumber kompeten dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, yakni Titin selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, serta Hartono sebagai Staf Kedaruratan dan Logistik. Keduanya memberikan pemaparan mendalam terkait kebijakan, konsep, dan praktik penanggulangan bencana yang relevan dengan kondisi wilayah Garut. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat manajerial, pejabat nonmanajerial, serta seluruh pegawai Lapas Kelas IIA Garut tanpa terkecuali.
Dalam sesi materi, peserta dibekali pemahaman menyeluruh mengenai mitigasi bencana, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana, identifikasi potensi ancaman di Kabupaten Garut, hingga pemetaan tingkat kerawanan bencana yang dapat terjadi di dalam dan sekitar lingkungan lapas. Narasumber juga menekankan pentingnya kesiapan mental, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP) dalam situasi darurat.
Tidak hanya bersifat teoritis, pelatihan ini juga diisi dengan simulasi lapangan yang menggambarkan kondisi nyata ketika bencana terjadi. Para peserta dilatih melakukan evakuasi korban, penentuan jalur evakuasi yang aman, serta penetapan titik kumpul sebagai pusat koordinasi. Simulasi ini bertujuan agar setiap pegawai memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga tidak terjadi kepanikan maupun kesalahan prosedur saat menghadapi situasi darurat sesungguhnya.
Selain itu, dalam kegiatan ini juga dibahas draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Lapas Kelas IIA Garut dan BPBD Kabupaten Garut. Kerja sama ini diharapkan menjadi landasan penguatan sinergi antarinstansi dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana, khususnya yang berpotensi terjadi di lingkungan pemasyarakatan.
Kepala Lapas Kelas IIA Garut, Rusdedy, dalam keterangannya menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi ketika bencana alam terjadi, mengingat jumlah penghuni, kondisi bangunan, serta keterbatasan ruang gerak yang ada. Oleh karena itu, kesiapsiagaan petugas menjadi faktor kunci dalam pengendalian risiko dan perlindungan keselamatan jiwa.
“Pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman teoritis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif seluruh pegawai akan pentingnya respon cepat, kejelasan jalur evakuasi, serta koordinasi yang solid dan terukur saat bencana terjadi. Keselamatan petugas dan Warga Binaan adalah prioritas utama,” tegas Rusdedy.
Ia juga berharap, melalui pelatihan ini, seluruh pegawai Lapas Garut dapat memiliki kesamaan persepsi dan kesiapan yang optimal dalam menghadapi berbagai skenario bencana, sehingga mampu meminimalisir dampak dan risiko yang ditimbulkan.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan dalam sesi diskusi dan simulasi, yang kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran BPBD Kabupaten Garut dan seluruh pegawai Lapas Kelas IIA Garut sebagai simbol komitmen bersama dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana.
Sebagai tindak lanjut dari pelatihan ini, Lapas Kelas IIA Garut berkomitmen melakukan pengecekan serta pemeliharaan sarana dan prasarana mitigasi bencana secara berkala, termasuk jalur evakuasi, titik kumpul, dan peralatan pendukung lainnya. Selain itu, hasil pelaksanaan kegiatan ini juga akan dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola keamanan dan keselamatan di lingkungan pemasyarakatan.
Dengan langkah-langkah tersebut, Lapas Kelas IIA Garut diharapkan semakin memperkokoh perannya sebagai institusi yang tanggap, siap, dan responsif dalam menghadapi potensi bencana, sekaligus mendukung terciptanya sistem pemasyarakatan yang aman dan humanis di wilayah Jawa Barat. (*)
