Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Ketua DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat Aris Munandar, S.Pd, menyampaikan bahwa jajaran DPRD bersama Bupati Garut telah menerima aksi audiensi damai Aliansi Sopir Truk Kabupaten Garut yang digelar pada hari kemarin. Aksi tersebut berlangsung tertib dan kondusif, serta menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah, legislatif, dan para sopir truk sebagai pelaku langsung sektor transportasi barang.
Aris Munandar menegaskan, bahwa DPRD Kabupaten Garut memandang aksi audiensi tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat. Ia mengapresiasi sikap para sopir truk yang menyampaikan aspirasi melalui jalur konstitusional, dengan mengedepankan silaturahmi dan dialog, bukan tindakan anarkis.
“Kemarin kami bersama Bupati Garut menerima aksi audiensi damai dari Aliansi Sopir Truk Kabupaten Garut. Aspirasi yang disampaikan mencerminkan kegelisahan riil di lapangan dan disampaikan dengan cara yang tertib serta bertanggung jawab,” ujar Aris Munandar, saat di wawancarai awak media melalui sambungan Whatsapp miliknya. Jum’at, (09/01/2026).
Dalam forum audiensi tersebut, perwakilan Aliansi Sopir Truk Kabupaten Garut menyampaikan sejumlah tuntutan dan keluhan yang selama ini dirasakan para pengemudi. Beberapa di antaranya berkaitan dengan adanya penutupan galian c, kondisi infrastruktur jalan yang dinilai belum memadai, hingga dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh sopir akibat regulasi yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada pekerja lapangan.
Aris Munandar menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Garut mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan. Menurutnya, persoalan yang dihadapi para sopir truk tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dikaji secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Kami memahami bahwa sopir truk adalah tulang punggung distribusi logistik. Jika mereka terganggu, maka roda perekonomian juga ikut terdampak. Karena itu, DPRD akan mengawal aspirasi ini agar bisa dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah,” tegasnya.
Sebagai Ketua DPRD, Aris Munandar menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara maksimal, demi melahirkan kebijakan yang berkeadilan. Ia memastikan, hasil audiensi tidak akan berhenti sebagai seremonial belaka, tetapi akan ditindaklanjuti melalui rapat-rapat kerja dan koordinasi lintas sektor.
Di sisi lain, Bupati Garut dalam kesempatan audiensi tersebut juga menyampaikan sikap terbuka pemerintah daerah terhadap masukan dari masyarakat, termasuk dari kalangan sopir truk. Pemerintah daerah, kata Bupati, berkewajiban menyeimbangkan antara kepentingan keselamatan lalu lintas, ketertiban umum, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Bupati menekankan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tidak dimaksudkan untuk mempersulit para sopir, melainkan untuk menciptakan keteraturan dan keselamatan bersama. Namun demikian, pemerintah daerah siap melakukan evaluasi apabila di lapangan ditemukan dampak yang memberatkan masyarakat.
Aksi audiensi damai ini mendapat pengawalan dari aparat keamanan dan berjalan tanpa insiden. Ratusan sopir truk yang tergabung dalam aliansi tersebut menyampaikan aspirasi secara bergantian melalui perwakilan, sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tertib usai dialog berlangsung.
Aris Munandar berharap, ke depan komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan komunitas sopir truk dapat terus terjalin secara intensif. Menurutnya, dialog yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan ekonomi di Kabupaten Garut.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengedepankan musyawarah dan dialog. DPRD Kabupaten Garut selalu terbuka untuk mendengar suara rakyat,” pungkas Aris Munandar.
Dengan terlaksananya audiensi damai ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Garut diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah kebijakan yang lebih berpihak, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan ketertiban, demi terciptanya keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pekerja di sektor transportasi. (*)
