Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Kontraktor muda asal Kabupaten Garut, Jawa Barat Husni Jayadi, menyuarakan pandangan tegas terkait arah dan kualitas pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, uang rakyat adalah amanah yang tidak boleh disalahgunakan, dan harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang nyata, berkualitas, serta dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang.
Husni menegaskan, keberhasilan sebuah proyek pembangunan tidak cukup hanya diukur dari sisi administrasi dan penyerapan anggaran. Lebih dari itu, indikator utama keberhasilan pembangunan adalah kepuasan masyarakat, ketahanan hasil pekerjaan, serta transparansi nilai anggaran yang digunakan sejak awal hingga proyek selesai.
“Uang rakyat itu milik rakyat. Kalau digunakan dengan benar, dikerjakan secara profesional, dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan tumbuh dengan sendirinya,” ujar Husni Jayadi saat dimintai keterangan oleh awak media melalui sambungan Whatsapp miliknya pada. Jum’at, (27/12/2025).
Apresiasi Masyarakat Jadi Ukuran Nyata Keberhasilan
Menurut Husni, apresiasi masyarakat terhadap sebuah proyek merupakan tolok ukur paling jujur dalam menilai kualitas pembangunan. Ia mencontohkan proyek-proyek infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, rabat beton, drainase, hingga sarana air bersih yang langsung bersentuhan dengan kehidupan warga.
Ketika proyek dikerjakan dengan baik, menggunakan material sesuai spesifikasi, serta diawasi dengan ketat, maka hasilnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebaliknya, jika pembangunan hanya mengejar formalitas, maka kerusakan dini dan keluhan warga akan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.
“Kalau masyarakat sudah mengapresiasi, itu artinya pekerjaan benar. Tapi kalau masyarakat terus mengeluh, itu juga sinyal kuat ada yang salah dalam proses pembangunan,” tegasnya.
Transparansi Anggaran Bukan Sekadar Formalitas
Lebih lanjut, Husni menyoroti pentingnya keterbukaan nilai anggaran dalam setiap proyek pembangunan. Ia menilai, transparansi bukan hanya kewajiban pemerintah sebagai pemegang kebijakan, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan.
Menurutnya, papan informasi proyek yang memuat nilai kontrak, volume pekerjaan, sumber anggaran, serta waktu pelaksanaan harus dipasang secara jelas dan mudah diakses masyarakat. Transparansi tersebut menjadi alat kontrol publik agar pembangunan tidak menyimpang dari perencanaan.
“Kalau anggarannya jelas, volumenya jelas, spesifikasinya jelas, maka ruang untuk permainan bisa dipersempit. Transparansi itu benteng utama pencegah penyimpangan,” ungkap Husni.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah tidak alergi terhadap kritik dan pengawasan publik. Justru dengan keterbukaan, potensi konflik dan kecurigaan di tengah masyarakat dapat diminimalisir.
Kualitas dan Kuantitas Harus Berjalan Seimbang
Dalam pelaksanaan pembangunan, Husni menekankan bahwa kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan harus berjalan seimbang. Ia menolak keras praktik pengurangan volume, penggantian material di bawah standar, atau pengerjaan asal jadi yang kerap merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
Menurutnya, kontraktor yang profesional akan menjaga mutu pekerjaan karena kualitas adalah cerminan integritas dan investasi reputasi jangka panjang.
“Pekerjaan boleh selesai, tapi kalau cepat rusak, itu artinya gagal. Kontraktor yang berpikir jauh pasti menjaga kualitas, karena itu menyangkut nama baik dan keberlanjutan usaha,” katanya.
Pembangunan Harus Tepat Sasaran dan Berdampak Ekonomi
Husni juga menekankan bahwa pembangunan yang baik harus tepat sasaran dan mampu mendorong dampak ekonomi di tingkat lokal. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan mobilitas warga, serta membuka peluang usaha baru di pedesaan.
Menurutnya, pembangunan yang benar bukan hanya soal beton dan aspal, tetapi bagaimana proyek tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kalau jalan bagus, hasil tani lancar, usaha kecil hidup, itu baru namanya pembangunan yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Dorong Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat
Di akhir pernyataannya, Husni mengajak masyarakat untuk berani terlibat dalam pengawasan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Ia menilai, kritik, masukan, dan kontrol sosial dari warga justru menjadi elemen penting dalam menjaga pembangunan tetap berada di jalur yang benar.
Ia juga berharap aparat pengawas internal pemerintah, DPRD, hingga aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal demi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
“Uang rakyat harus kembali ke rakyat. Bukan hanya tertulis di papan proyek, tapi benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Husni Jayadi.
Dengan pandangan tersebut, Husni Jayadi menegaskan bahwa pembangunan yang berintegritas, transparan, dan berkualitas bukan sekadar tuntutan, melainkan kebutuhan mendesak demi masa depan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (*)
