Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Ketua DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat, Aris Munandar, S.Pd, menegaskan komitmennya bersama lembaga legislatif untuk terus berpihak dan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Salah satu bentuk kepedulian tersebut diwujudkan melalui dorongan kuat agar Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) segera diperbaiki demi memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat yang berhak.
Aris menyampaikan, dalam beberapa waktu terakhir DPRD Kabupaten Garut menerima banyak aspirasi dan keluhan dari masyarakat terkait ketidaktepatan data penerima bantuan. Tidak sedikit warga miskin bahkan miskin ekstrem yang seharusnya memperoleh bantuan pemerintah, justru tidak tercatat dalam DTSEN.
“Kami sangat peduli terhadap rakyat kecil. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan hanya karena persoalan administrasi dan kesalahan data,” tegas Aris Munandar saat dimintai keterangan awak media melalui sambungan Whatsapp miliknya. Senin, (22/12/2025).
Menurutnya, DTSEN yang digunakan saat ini merupakan data yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan menjadi acuan utama dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya ketidaksinkronan antara data dan kondisi faktual masyarakat.
Aris menjelaskan, salah satu persoalan yang sering dikeluhkan warga adalah ketidaksesuaian desil kesejahteraan. Banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, namun dalam data tercatat berada pada desil yang lebih tinggi sehingga otomatis gugur sebagai penerima bantuan.
“Ini yang menjadi masalah serius. Ketika desilnya tidak sesuai, hak masyarakat untuk menerima bantuan bisa terputus. Padahal kondisi ekonominya sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, DPRD Kabupaten Garut telah melakukan rapat koordinasi dan pembahasan bersama Dinas Sosial Kabupaten Garut untuk mencari solusi konkret terkait perbaikan dan pemutakhiran DTSEN. Aris memastikan bahwa ruang koreksi data masih terbuka dan akan terus dikawal oleh DPRD.
“Kami sudah melakukan rapat dengan Dinas Sosial. Perbaikan data masih terus diterima dan diproses. Ini bukan pekerjaan satu hari, tapi harus dilakukan secara konsisten dan serius,” katanya.
Aris juga menekankan pentingnya percepatan proses validasi dan verifikasi data. Ia meminta agar Dinas Sosial bekerja sama secara intensif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pemerintah kecamatan, desa, hingga RT dan RW agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.
“Saya sudah menekankan kepada Dinas Sosial dan Disdukcapil, perbaikan DTSEN ini harus dipercepat dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai lambannya perbaikan data justru menambah penderitaan masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, Aris mengingatkan bahwa kesalahan data tidak hanya berdampak pada penyaluran bantuan sosial semata, tetapi juga bisa berimbas pada layanan publik lainnya, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, hingga program perlindungan sosial yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Data adalah fondasi kebijakan. Kalau datanya keliru, maka kebijakan yang diambil juga berpotensi keliru. Dampaknya langsung dirasakan oleh rakyat kecil,” ungkapnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pemutakhiran data dengan melaporkan kondisi sosial ekonomi secara jujur dan terbuka melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah desa maupun dinas terkait.
“Kita butuh sinergi semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Partisipasi masyarakat sangat penting agar data yang dihasilkan benar-benar akurat,” ujarnya.
Sebagai pimpinan DPRD, Aris Munandar menegaskan bahwa lembaganya akan terus mengawal proses perbaikan DTSEN dan memastikan pemerintah daerah serius dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Kami di DPRD akan terus mengawasi dan mendorong agar penyaluran bansos di Kabupaten Garut benar-benar tepat sasaran, adil, dan menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Ini bentuk nyata kepedulian kami terhadap rakyat kecil,” pungkasnya.
Dengan perbaikan DTSEN yang akurat dan berkelanjutan, Aris berharap tidak ada lagi warga miskin yang terlewat dari perhatian negara, serta kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Garut. (*)
