Bekasi,TRIBUNPRIBUMI.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang pemerintahan daerah. Kali ini, lembaga antirasuah menyegel ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, yang berada di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (18/12/2025) malam.
Langkah tegas tersebut menjadi penanda serius bahwa dugaan praktik korupsi telah menyentuh lingkar kekuasaan tertinggi di lingkungan Pemkab Bekasi.
Penyegelan dilakukan secara senyap namun terukur. Sekitar pukul 19.00 WIB, tiga penyidik KPK tiba di lokasi dengan mengenakan masker dan langsung menuju ruang kerja bupati.
Sementara tanpa memberikan keterangan kepada publik maupun awak media, tim penyidik melakukan penyegelan dan mengamankan sejumlah dokumen yang diduga kuat berkaitan dengan perkara yang sedang diusut.
Aksi KPK tersebut sontak memicu perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi. Pasalnya, penyegelan ruang kerja kepala daerah bukanlah langkah administratif biasa, melainkan bagian dari strategi penegakan hukum yang biasanya dilakukan ketika penyidik membutuhkan pengamanan lokasi penting untuk kepentingan pembuktian perkara.
Sinyal Eskalasi Penanganan Kasus
Penyegelan ruang kerja Bupati Bekasi menandai eskalasi signifikan dalam proses penyelidikan. Langkah ini mengindikasikan bahwa KPK tidak lagi bergerak di level bawah atau sekadar mengumpulkan keterangan, melainkan telah menelusuri dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi melibatkan pengambil kebijakan strategis.
KPK selama ini dikenal berhati-hati dalam setiap langkahnya. Penyegelan biasanya dilakukan setelah penyidik memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk indikasi adanya dokumen penting, alat bukti krusial, atau potensi penghilangan barang bukti.
Dengan demikian, tindakan ini memperkuat dugaan bahwa kasus yang tengah didalami bukan perkara sepele.
Kesaksian Petugas Keamanan
Salah seorang petugas keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi membenarkan adanya penyegelan tersebut. Ia menyebut tim KPK bergerak cepat, profesional, dan tanpa hambatan berarti.
“Iya benar dari KPK. Ada tiga orang, mereka menyegel ruangan dan membawa beberapa berkas,” ujarnya singkat kepada wartawan. Petugas tersebut enggan mengungkapkan lebih jauh dan meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Keterangan ini mempertegas bahwa aktivitas KPK bukan sekadar inspeksi biasa, melainkan bagian dari proses hukum yang serius dan terencana.
Pemerintah Daerah Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi baik dari pihak KPK maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait substansi perkara yang melatarbelakangi penyegelan tersebut. Sikap bungkam ini justru menambah tanda tanya di tengah masyarakat.
Di sisi lain, publik menilai transparansi menjadi kebutuhan mendesak, mengingat kasus ini menyangkut kepala daerah yang memegang mandat rakyat. Ketertutupan informasi dikhawatirkan dapat memicu spekulasi liar dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah.
Ujian Integritas Kepala Daerah
Kasus ini menjadi ujian serius bagi integritas kepemimpinan di Kabupaten Bekasi. Sebagai kepala daerah, bupati memiliki peran sentral dalam pengelolaan anggaran, perizinan, serta kebijakan strategis lainnya. Dugaan penyalahgunaan kewenangan di level ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut moral, etika, dan kepercayaan publik.
Penyegelan ruang kerja bupati oleh KPK sekaligus menjadi pengingat keras bahwa kekuasaan tidak kebal hukum. KPK menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal jabatan, pangkat, maupun posisi politik.
Publik Menanti Kejelasan
Kini, sorotan publik tertuju pada langkah lanjutan KPK. Apakah penyegelan ini akan berujung pada penetapan tersangka, pemeriksaan intensif pejabat terkait, atau bahkan operasi penegakan hukum lanjutan, masih menjadi tanda tanya besar.
Yang jelas, langkah KPK ini menegaskan komitmen bahwa praktik korupsi, khususnya yang terjadi di pusat kekuasaan daerah, akan dihadapi dengan tindakan hukum tegas. Masyarakat Kabupaten Bekasi dan publik nasional menantikan proses hukum yang transparan, objektif, dan bebas dari intervensi politik.
Kasus ini sekaligus menjadi cermin bagi seluruh kepala daerah di Indonesia bahwa amanah jabatan adalah tanggung jawab besar yang sewaktu-waktu dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.(Alroni)
