Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Kritik pedas kembali menyeruak dari tokoh masyarakat Garut, Undang Herman, yang menyoroti fenomena memprihatinkan: para pejabat di Kabupaten Garut,Jawa Barat diduga semakin menjauh dari rakyat yang seharusnya mereka layani.
Dalam pernyataannya, Undang menyebut kondisi ini sebagai “ironi kemerdekaan” yang nyata di mana pejabat lokal yang dipilih dan digaji oleh rakyat justru sulit ditemui, sulit dihubungi, dan sering kali tak kunjung merespons keluhan masyarakat.
Menurut Undang, jarak emosional maupun komunikasi antara pejabat dan warga kini semakin lebar. Situasi ini, katanya, bukan lagi pengalaman satu dua orang, tetapi merata dirasakan oleh banyak lapisan masyarakat.
“Rakyat mencoba menghubungi, tapi tidak diangkat. Mengirim pesan, tidak dibalas. Mau bertemu, harus melalui berbagai pintu dan prosedur. Bahkan setelah diatur jadwal, sering dibatalkan atau hanya mengulur-ulur. Lalu keluhan masyarakat dibiarkan tanpa jawaban. Ini bukan gaya pemimpin, ini gaya penguasa,” tegas Undang. Kamis, (11/12/2025).
Pejabat Jauh Dari Rakyat,Dekat Dengan Kekuasaan
Dalam kritik tajamnya, Undang Herman mengungkapkan bahwa banyak pejabat kini terjebak dalam pola pikir elitis. Mereka merasa berada di atas rakyat, bukan bersama rakyat. Padahal jabatan yang mereka emban pada dasarnya adalah amanah, bukan privilese untuk memisahkan diri.
“Pejabat terlalu sibuk dengan acara seremonial, rapat-rapat eksklusif, atau sekadar menjaga citra pribadi. Tetapi ketika rakyat mengetuk pintu, siapa yang menyambut? Yang terjadi justru pintu tertutup rapat, seakan mereka alergi dengan suara masyarakatnya sendiri,” kata Undang.
Ia menilai ada dugaan kuat bahwa para pejabat telah terjebak pada zona nyaman kekuasaan, di mana kedekatan dengan elit politik dan jaringan kepentingan lebih diprioritaskan dibanding interaksi dengan warga biasa.
Keluhan Rakyat Diabaikan, Aspirasi Seperti Tak Bernyawa
Salah satu titik kritik paling tajam dari Undang Herman adalah mengenai posisi rakyat yang merasa “dibiarkan berbicara sendirian”.
Banyak warga telah melaporkan persoalan di desa dan kecamatan mulai dari masalah bantuan sosial, kerusakan infrastruktur, dugaan penyimpangan pembangunan, hingga kebutuhan mendesak masyarakat namun tidak ada tindak lanjut yang jelas.
“Keluhan rakyat itu seperti jatuh di jurang sunyi. Tidak ada gema, tidak ada jawaban, apalagi solusi. Aspirasi masyarakat hanya dicatat, kemudian hilang bersama angin. Ini membuktikan bahwa sebagian pejabat mulai kehilangan empati, atau bahkan kehilangan rasa malu,” ujarnya.
Menurut Undang, keadaan ini sangat berbahaya bagi masa depan pemerintahan daerah. Ketika rakyat merasa suaranya tidak didengar, maka kepercayaan terhadap pejabat pasti runtuh. Dan ketika kepercayaan hilang, pemerintahan kehilangan legitimasi moral.
Ironi Kemerdekaan Yang Terus Berulang
Undang menyebut situasi ini sebagai tamparan keras bagi bangsa yang mengaku sudah merdeka sejak 79 tahun lalu. Menurutnya, apa gunanya kemerdekaan jika akses rakyat kepada pemimpinnya masih terbelenggu?
“Dulu, rakyat sulit bertemu penguasa karena mereka penjajah. Sekarang, rakyat sulit bertemu pemimpin karena mereka yang diberi amanah membangun jarak sendiri. Ini ironi kemerdekaan yang menyakitkan,” kata Undang.
Ia menyoroti bahwa rakyat Garut hanya menginginkan hal sederhana: pemimpin yang mau mendengar, mau hadir, mau merespons.
“Rakyat tidak butuh pejabat yang pandai berpidato. Rakyat butuh pejabat yang mau mendengar dan memberi solusi nyata. Bukan pejabat yang sibuk menunjukkan jabatan, tetapi hilang ketika warga membutuhkan,” tambahnya.
Seruan Keras: Pemangku Jabatan Harus Instropeksi Diri
Di akhir komentarnya, Undang Herman menyerukan agar seluruh pejabat di Kabupaten Garut,baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa segera melakukan introspeksi mendalam. Ia menegaskan bahwa jabatan tanpa kepedulian hanya akan menghasilkan pemerintahan yang rapuh dan kehilangan arah.
“Kembalilah ke rakyat. Buka pintu, buka telinga, buka hati. Jangan tunggu ketidakpuasan rakyat berubah menjadi kemarahan. Jangan tunggu masalah kecil menjadi besar karena tidak ditangani. Jabatan itu amanah, bukan perisai untuk bersembunyi,” tegasnya.
Undang berharap kritik ini tidak dianggap sebagai serangan, tetapi sebagai peringatan keras agar pejabat daerah kembali menjalankan tugas utama mereka: melayani rakyat dengan kejujuran, kehadiran, dan tanggung jawab moral. (*)
