Ciamis,TRIBUNPRIBUMI.com – Gelombang kemarahan dari kalangan jurnalis dan pemerhati media meletup setelah sebuah video yang menampilkan pernyataan kontroversial Kepala Desa Mekarmukti, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Asep Ari, viral di media sosial. Video itu memperlihatkan sang kades mengeluarkan ucapan bernada merendahkan profesi wartawan, sehingga memicu kecaman dari berbagai organisasi pers di tanah air.
Rekaman yang beredar luas melalui platform Facebook tersebut memperlihatkan Asep Ari, yang hadir sebagai tamu undangan dalam kegiatan PPDI di Desa Sadananya, menyampaikan kalimat dalam bahasa Sunda yang dinilai melecehkan profesi wartawan. Dalam video itu, ia mengatakan:
“Wartawan sama saya, wartawan tanggung jawab saya, beradu sama saya, saya tidak akan mundur.”
Ucapan tersebut dianggap ofensif, provokatif, dan tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik.
Sementara para jurnalis menilai pernyataan tersebut bukan hanya merendahkan martabat profesi wartawan, tetapi juga berpotensi mencederai hubungan antara pemerintah desa dan media yang selama ini menjadi mitra dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.
Insan Pers Kutuk Keras Sikap Arogansi Kades
Kecaman datang dari berbagai organisasi media, komunitas jurnalis, hingga individu pekerja pers di berbagai daerah. Mereka menilai tindakan Asep Ari tidak dapat dibenarkan, terlebih wartawan memiliki peran vital sebagai pilar keempat demokrasi yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk di tingkat desa.
Salah satu perwakilan insan pers menyatakan bahwa sikap arogan kepala desa tersebut menunjukkan ketidakpahaman mengenai fungsi dan peran media dalam kehidupan berdemokrasi.
“Pelecehan terhadap wartawan adalah pelecehan terhadap demokrasi. Wartawan bekerja sesuai amanat Undang-Undang Pers dalam memberikan informasi yang benar kepada publik, mengontrol kekuasaan, dan memastikan transparansi. Pernyataan seperti ini berbahaya dan tidak boleh dianggap remeh,” tegasnya.
Beberapa jurnalis juga menyebut bahwa insiden seperti ini bisa berdampak buruk terhadap keselamatan wartawan di lapangan. Ancaman verbal dari pejabat publik dapat berkembang menjadi tindakan intimidasi, bahkan kekerasan.
Desakan Penegakan Hukum Menguat
Tidak hanya kritik, kalangan pers juga mendorong aparat penegak hukum untuk menyelidiki lebih jauh kemungkinan adanya unsur pelanggaran hukum dalam ucapan Asep Ari. Mereka menilai bahwa pernyataan bernada mengancam terhadap profesi yang dilindungi undang-undang tidak boleh dibiarkan tanpa proses hukum yang jelas.
“Ucapan yang sifatnya mengintimidasi wartawan harus diproses secara hukum. Ini penting agar tidak ada lagi pejabat publik yang seenaknya merendahkan profesi jurnalis,” kata salah satu aktivis kebebasan pers.
Mereka mengingatkan bahwa wartawan bekerja dengan membawa mandat hukum untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Oleh karena itu, sikap meremehkan profesi tersebut dapat mengganggu fungsi kontrol sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Warganet Ikut Ramaikan, Video Terus Meluas
Hingga berita ini diturunkan, video tersebut masih terus dibagikan oleh para pengguna media sosial. Berbagai komentar bermunculan, mulai dari kecaman keras hingga ajakan untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum dan etika.
Sebagian warganet bahkan menandai akun pemerintah daerah dan instansi terkait, meminta agar mereka turut mengambil langkah tegas terhadap tindakan yang dinilai mencoreng nama baik pemerintahan desa.
Seruan untuk Menghormati Profesi Wartawan
Insan pers mengingatkan seluruh masyarakat, khususnya pejabat publik, agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terutama yang menyangkut profesi tertentu.
Wartawan, menurut mereka, bekerja untuk kepentingan publik dan harus mendapat penghormatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Jika pejabat publik saja tidak menghargai wartawan, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar? Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar seorang jurnalis senior.
Dengan terus beredarnya video tersebut dan menguatnya tekanan publik, banyak pihak menunggu langkah resmi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah.
Insan pers berharap insiden ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar hubungan antara media dan pemerintah tetap harmonis, profesional, dan saling menghormati demi kepentingan masyarakat luas. (Saepuloh)
