Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Suasana ruang rapat utama DPRD Kabupaten Garut pada Rabu,(05/11/2025) kemarin terasa penuh konsentrasi. Satu per satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Garut, Jawa Barat membacakan dan menelaah data, grafik, serta tabel yang memuat rancangan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2026.
Di antara mereka, tampak Aris Munandar, S.Pd,selaku ketua DPRD Garut yang dikenal vokal dan berkomitmen kuat terhadap prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.
Sementara dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2026 bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Kami di Banggar DPRD Garut ingin memastikan bahwa penyusunan APBD ini tidak hanya soal angka dan nominal, tetapi lebih kepada bagaimana setiap rupiah yang dianggarkan bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat Garut,” ujar Aris Munandar dengan tegas di sela rapat.
Fokus pada Transparansi dan Efisiensi Anggaran
Aris menuturkan, pihaknya mendorong agar setiap proses penganggaran dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Menurutnya, transparansi adalah kunci utama agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan eksekutif tetap terjaga.
“Transparansi bukan hanya soal laporan keuangan yang bisa dibaca publik, tetapi juga bagaimana perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah bisa dikawal bersama. Ini penting agar masyarakat tahu ke mana arah uang daerah digunakan,” tambahnya.
Selain transparansi, efisiensi dan optimalisasi program juga menjadi perhatian utama Banggar DPRD Garut. Aris menilai bahwa setiap anggaran harus diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor prioritas yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.
Di antaranya, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi fokus utama pembahasan dalam rancangan APBD 2026 kali ini.
Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Sorotan
Dalam rapat tersebut, hadir pula perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya terkait program pemerataan fasilitas sekolah, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dan penguatan kurikulum berbasis karakter.
“Kami menyambut baik kehadiran perwakilan dari Dinas Pendidikan. Kolaborasi seperti ini penting agar setiap keputusan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan,” kata Aris.
Selain pendidikan, pembahasan juga menyoroti sektor infrastruktur dan layanan publik, termasuk upaya pemerataan pembangunan di wilayah selatan Garut yang selama ini masih membutuhkan perhatian khusus. Aris menyebut, pembangunan jalan, jembatan, serta sarana air bersih menjadi isu krusial yang harus masuk dalam prioritas utama tahun anggaran 2026.
Sinergitas Eksekutif dan Legislatif Diperkuat
Dalam pandangannya, Aris Munandar menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Garut agar pengelolaan keuangan daerah bisa berjalan harmonis dan berorientasi hasil.
“Kami tidak ingin ada tumpang tindih atau program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Karena itu, kami menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, agar APBD ini menjadi instrumen pembangunan yang efisien dan tepat sasaran,” jelasnya.
Lebih jauh, Aris berharap agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mampu menyusun program berdasarkan data yang valid dan terukur, sehingga arah kebijakan anggaran dapat dikawal dengan baik oleh legislatif maupun publik.
Banggar DPRD Garut Siap Kawal Kebijakan Berpihak pada Rakyat
Rapat kerja Banggar DPRD Garut tersebut merupakan bagian dari rangkaian panjang proses penyusunan APBD 2026, yang akan disahkan setelah melalui berbagai tahap evaluasi dan penyesuaian dengan regulasi provinsi maupun pusat.
Aris menegaskan bahwa DPRD Garut akan terus mengawal proses ini hingga tahap akhir pengesahan, dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas tertinggi.
“Kami berkomitmen penuh untuk menjaga agar APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berkeadilan, berpihak kepada masyarakat kecil, dan mampu mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh,” tutupnya.
Dengan komitmen tersebut, DPRD Garut berharap penyusunan APBD tahun 2026 tidak hanya menjadi proses administratif semata, tetapi juga menjadi landasan nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Garut di berbagai sektor. (*)
