Tasikmalaya,TRIBUNPRIBUMI.com – Pemerintah Kecamatan Cipatujah kembali menunjukkan komitmennya dalam memastikan penggunaan Dana Desa berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Hal ini terlihat dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula Kantor Desa Darawati, pada Senin (03/11/2025).
Acara berlangsung khidmat namun penuh semangat kebersamaan. Sejak pagi, jajaran perangkat desa bersama masyarakat tampak hadir menyambut kedatangan rombongan tim Monev dari Kecamatan Cipatujah.
Kehadiran tim ini menjadi momentum penting bagi Desa Darawati untuk menegaskan komitmennya dalam tata kelola keuangan desa yang terbuka dan bertanggung jawab.
Rombongan tim Monev dipimpin langsung oleh Camat Cipatujah, Zalkaf Drasma, S.IP, didampingi sejumlah pejabat kecamatan antara lain Sekmat Jatnika Setiawan, S.Pd., Kasi Kesos Jakaria, S.Sos., Kasubag Umum dan Kepegawaian Eli Ratningsih, S.Sos., Kasi Trantibum Tarman, S.KM., M.Si., Kasi PMD Sobirin, S.IP., Kasi Pemerintahan Suwadi KS, S.KM., serta Kasi Program dan Keuangan Iing Aceng, S.IP.
Kades Encep: “Kami Laksanakan Semua Program Sesuai Perencanaan”
Kepala Desa Darawati, Encep Dudung AZ, S.IP, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran tim Monev dari Kecamatan Cipatujah yang telah datang untuk memberikan pembinaan dan arahan bagi pemerintah desa.
“Kami menyambut baik kegiatan monitoring dan evaluasi ini. Terima kasih kepada Bapak Camat beserta jajaran yang telah datang untuk meninjau langsung pelaksanaan program Dana Desa. Kami berkomitmen untuk terus menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan transparansi,” ujar Encep penuh semangat.
Ia kemudian memaparkan sejumlah program prioritas yang telah direalisasikan dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025. Di antaranya, penyaluran BLT DD, pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), ketahanan pangan, labur aspal jalan desa, rabat jalan, pembangunan jembatan beton, serta pemberian insentif bagi RT/RW, guru madrasah, dan kader posyandu.
Encep menjelaskan bahwa sebagian besar program telah selesai dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal. Namun, ada satu hal yang masih dalam proses yaitu penyaluran BLT DD bulan Oktober, yang belum bisa disalurkan lantaran dana dari Bank BJB belum diambil.
“Kami pastikan bahwa BLT DD untuk bulan Oktober akan segera kami salurkan setelah dana dicairkan. Keterlambatan ini bersifat administratif, bukan karena kendala lain. Kami terus berkoordinasi agar hak masyarakat dapat segera diterima,” jelasnya.
Camat Zalkaf: “Kita Digaji untuk Bekerja, Maka Tunjukkan Kinerja Nyata”
Dalam arahannya, Camat Cipatujah, Zalkaf Drasma, S.IP menekankan pentingnya semangat kerja dan tanggung jawab bagi seluruh perangkat desa. Menurutnya, setiap aparatur pemerintah harus menyadari bahwa jabatan dan tugas yang diemban merupakan amanah besar dari negara dan masyarakat.
“Kita semua digaji oleh negara, maka sudah seharusnya kita bekerja sebaik-baiknya. Tugas ini bukan sekadar formalitas, tapi tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Zalkaf di hadapan peserta kegiatan.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan dana desa.
Menurutnya, salah satu tantangan besar dalam pemerintahan desa saat ini adalah munculnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Untuk itu, transparansi harus menjadi prinsip utama agar semua warga memahami arah dan tujuan dari setiap program yang dijalankan.
“Kecemburuan muncul karena ketidaktahuan. Maka dari itu, setiap informasi mengenai anggaran dan kegiatan desa harus terbuka dan bisa dilihat oleh masyarakat. Tunjukkan bahwa pemerintah desa bekerja jujur, terbuka, dan untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Pesan Camat untuk Kepala Dusun dan SKPD Desa
Lebih lanjut, Zalkaf mengingatkan seluruh kepala dusun agar menjadi jembatan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menyampaikan hasil musyawarah dan rencana pembangunan kepada warga agar partisipasi publik dalam pembangunan desa semakin meningkat.
“Saya minta kepada kepala dusun agar setiap hasil rapat desa, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, disampaikan kembali kepada masyarakat. Dengan begitu, warga tahu apa yang dikerjakan, berapa biayanya, dan kemana arah pembangunan desa ke depan,” tutur Camat Zalkaf.
Selain itu, kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), Zalkaf berpesan agar senantiasa melaksanakan musyawarah dalam menentukan skala prioritas dan mayoritas. Ia berharap, setiap perencanaan harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Pembangunan desa harus berpihak pada kepentingan warga secara menyeluruh. Maka dalam musyawarah, jangan hanya melihat siapa yang bersuara paling keras, tapi lihat kebutuhan yang paling mendesak untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan Publik
Kegiatan Monev di Desa Darawati ini tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga wadah pembelajaran dan penguatan nilai-nilai pemerintahan yang baik. Melalui kegiatan seperti ini, pemerintah desa didorong untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan desa.
Kepala Desa Encep Dudung menegaskan bahwa pihaknya siap menerima evaluasi dan masukan dari tim Monev sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
“Kami menyadari bahwa dalam menjalankan pemerintahan desa pasti ada kekurangan. Justru melalui evaluasi ini kami ingin belajar dan memperbaiki agar ke depan lebih baik lagi. Intinya, kami ingin masyarakat merasakan manfaat nyata dari Dana Desa,” ujarnya menutup kegiatan.
Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari itu diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara tim Monev dan perangkat desa. Suasana terlihat cair dan penuh keterbukaan, mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah desa dan kecamatan dalam mewujudkan tata kelola desa yang bersih dan transparan.
Dengan selesainya kegiatan ini, Desa Darawati diharapkan dapat menjadi salah satu contoh desa yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan semangat pembangunan partisipatif yang terus digelorakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. (Saepuloh)
