Garut,TRIBUNPRIBUMI.com – Gelombang ketidakpuasan masyarakat mencuat terkait penataan dan pemanfaatan kawasan wisata Cipanas, Garut. Perkumpulan Lingkungan Anak Bangsa (LIBAS) melalui Ketua Umumnya, Tedi Sutardi, menyuarakan kritik keras terhadap pemerintah daerah yang dinilai belum serius dalam merespons keluhan warga.
Menurut Tedi, kawasan Cipanas bukan sekadar destinasi wisata, melainkan juga ruang hidup masyarakat sekitar yang seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari setiap kebijakan tata ruang yang diterapkan. Namun, realita di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
“Penataan kawasan wisata Cipanas jangan sampai hanya menguntungkan segelintir pihak. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ini adalah pihak yang paling terdampak, mereka berhak dilibatkan dalam setiap kebijakan. Jika suara mereka diabaikan, itu sama saja merampas hak asasi masyarakat,” tegas Tedi Sutardi dalam keterangannya, Kamis (11/09/2025).
Ketidakpuasan Warga Menguat
Warga sekitar Cipanas menilai tata kelola kawasan wisata yang sedang berjalan lebih banyak menyingkirkan kepentingan mereka. Selain persoalan transparansi dalam perencanaan, dampak ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat justru berlawanan dengan harapan awal.
Alih-alih sejahtera, banyak pelaku usaha kecil yang merasa terpinggirkan karena akses dan peluang ekonomi semakin sempit. Hal ini menimbulkan keresahan, karena kawasan Cipanas yang dikenal sebagai ikon wisata Garut seharusnya menjadi sumber penghidupan yang adil dan merata.
Kebijakan Dinilai Kurang Partisipatif
Tedi Sutardi menilai pemerintah daerah selama ini terlalu dominan dalam menentukan arah kebijakan, tanpa melibatkan masyarakat secara utuh. Padahal, prinsip partisipatif merupakan roh utama dalam pengelolaan ruang publik yang berkeadilan.
“Kami mendesak pemerintah daerah agar membuka ruang dialog terbuka. Jangan ada lagi kebijakan yang diputuskan di balik meja tanpa mendengar aspirasi rakyat. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan, agar kawasan Cipanas benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat lokal,” ujar Tedi.
Komitmen LIBAS Mengawal
Sebagai organisasi yang konsisten mengawal isu lingkungan dan hak-hak rakyat, LIBAS menegaskan akan terus berdiri bersama masyarakat. Mereka berkomitmen untuk mengawasi jalannya kebijakan penataan kawasan wisata Cipanas agar tidak menyimpang dari prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan.
“Kami tidak anti pembangunan. Tapi pembangunan harus berpihak pada rakyat, bukan mengorbankan mereka. Jika pemerintah benar-benar serius, ayo libatkan masyarakat sejak awal, dengarkan suara mereka, dan jadikan kebijakan sebagai jalan menuju kesejahteraan bersama,” pungkas Tedi Sutardi.
Tuntutan untuk Pemerintah Daerah
LIBAS menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tidak bisa diabaikan.
Mereka menuntut agar pemerintah daerah segera:
Mengevaluasi ulang kebijakan penataan kawasan Cipanas secara transparan.
Membuka ruang dialog partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat.
Mengutamakan kepentingan sosial-ekonomi warga lokal, bukan hanya investor atau pihak tertentu.
Menjamin keadilan dalam pemanfaatan ruang publik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Dengan berbagai desakan tersebut, LIBAS berharap pemerintah daerah Garut dapat memperbaiki arah kebijakan pengelolaan kawasan Cipanas. Sebab, jika tidak segera ditangani, ketidakpuasan warga dikhawatirkan akan semakin meluas dan memunculkan konflik sosial yang lebih serius. (A1)
